Gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat (Foto/Ist)
Bekasi, pospublik.co.id - Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029, Dedi Mulyadi, nampaknya sangat memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak di Samsat Kota Bandung, dan juga tentang keluhan orangtua siswa/Siswi mengenai Study Tour dan Wisuda anak TK, SD dan SMP yang dianggap membebani perekonomian orangtua Siswa/Siswi.
Lewat tuiternya @DEDIMULYADI71 yang tayang, Sabtu (22/2), didampingi Bupati Bandung Dadang Supriatna yang baru dilantik di Istana Negara, Kamis (20/2) saat hari kedua mengikuti retret Bupati, Walikota, dan Gubernur di Magelang, Dedi Mulyadi menyempatkan diri menyapa warganya merespon keluhan masyarakat tentang layanan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Pintu (Samsat) Kota Bandung di Jln Pajajaran, Kota Bandung.
Menurut Dedi Mulyadi dalam tuiternya, aplikasi sapa warga di Samsat tersebut harus dibenahi karena lemot, panti ISI MIKnya lambat, warga bayar pajak lama bisa berhari-hari, akhirnya tidak jadi. Aplikasi layanan tersebut harus dibenahi, servernya harus diperkuat, kata Dedi jangan kalah dengan gojek.
Kemudian kata Dedi Mulyadi, banyak yang usul juga, karena itu kan SMP, SD, dan TK kewenangan Bupati, Wali Kota, nah sekarang kan study tour tidak boleh dong harus jauh-jauh, memungut biaya yang tinggi. Keluhan orangtua TK, SD dan SMP kegiatan Wisuda juga dihapus, bisa ya, dijawab bisa dan mengaku berkomitmen dari Bupati Bandung, Dadang Supriatna.
"Nah ada keluhan juga, anak-anak TK Wisuda, SD Wisuda, dan SMP Wisuda yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan, minta juga katanya dihapus, Bupati berani tidak, berkomitmen ya Bupati ya," kata Dedi Mulyadi seraya bertanya kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang saat itu bersama-sama dilayar tangkapan tuiter @DEDIMULYADI71, oleh Bupati Bandung menjawab berani menghapus kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan tersebut.
Terkait dunia pendidikan, khususnya mengenai pembiayaan yang kerap menjadi keluahan orangtua Siwa/Siswi di Wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, misalnya, study tour yang butuh pembiayaan besar hingga membabani perekonomian orangtua Siswa/Siswi, Dedi Mulyadi lewat statemennya, sebelum terpilih menjadi Gubernur, maupun sesudah terpilih dan dilantik, Kamis (20/2) di Istana Negara, yang pertama ketegasannya adalah terhadap kebijakan SMAN 6 Depok yang kata sumber menentang dan tetap melakukan study tour ke Yogyakarta sejak tanggal 17 hingga 24 Februari 2025.
"Begitu selesai dilantik, instruksi pertama yang cukup menggetarkan adalah, instruksi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Dedi Mulyadi memerintahkan supaya Kepala SMAN 6 Depok tersebut dipecat dan diberi sanksi," kata pemerhati pendidikan, GP kepada monitorindonesia.com, Jumat (21/2).
Menurut GP, modus-modus yang diduga bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok, kovorasi dan golangan sudah tidak asing lagi di sejumlah sekolah. Katakan istilah Wisuda untuk TK, SD, SMP memang benar kata Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, apa relevansing dengan pedidikan. Begitu juga tentang Study Tour yang pembiayaannya cukup tinggi, kebijakan sekolah yang selalu memberatkan perekonomian orangtua Siswa/Siswi sudah sangat tepat jika Gubernur Jawa Barat berkomitmen menghapusnya.
Di tingkat SMP kata GP, untuk kls-11 sudah dilakukan LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa) dengan pembiayaan antara Rp.800 hingga Rp.1 jt/siswa, kegiatan ini kerap dilaksanakan di daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk kls 12, kegiatan study tour atau yang mereka perhalus dengan istilah wiasata budaya juga sudah tidak asing lagi dengan pembiayaan hingga Rp.2 juta lebih misalnya sekolahnya di Bekasi tujuan Yogyakarta.
Seperti SMAN 14 Kota Bekasi kata GP, menurut informasi yang dia dapat, orangtua Siswa/Siswi harus merogoh kocek sekitar Rp.2 jt hingga 2,5 jt/Siswa untuk perjalanan 4 hingga 5 hari PP ke Yogyakarta.
Padahal lanjut GP, kegiatan study tour semacam ini sudah dilarang Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029, Dedi Mulyadi lewan konten pribadinya. dan Komitmen Gubernur tersebut sudah dibuktikan dengan menginstruksikan Sekretaris daerah Provinsi Jawa Barat supaya memecat Kepala SMAN 6 Depok tersebut karena dianggap membangkang.
"Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi usai dilantik di Istana Negara, Kamis (20/2) langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memecat Kepsek tersebut," kata GP kepada monitorindonesia, Jumat (21/2) di Loby Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Berbeda dengan nasip Kepsek SMAN 14 Kota Bekasi lanjut GP, SMAN 14 Kota Bekasi juga melakukan kegiatan yang sama seminggu sebelumnya, namun kemungkinannya belum terendus Gubernur Jawa Barat, sehingga kabarnya belum ada teguran atau sanksi kepada Kepala SMAN 14 tersebut.
Menurut Pemerhati dunia pendidkan ini, berbagai hal sangat memprihatinkan dunia pendidikan, khususnya di Kota Bekasi, misalnya administrasi asset sekolah, seperti sertifikat kepemilikan lahan tidak jelas yang berimplikasi terhadap Dapodik, desain gedung yang sekaligus berfungsi sebagai fasilitas siswa/siswi, misalnya keberadaan toilet kerap ditempatkan pada posisi yang tidak tepat.
Kemudian lanjut GP, modus yang diduga keras mencari keuntungan dari orangtua Siswa/Siswi, harus menjadi PR bagi Gubernur, Bupati dan Walikota di Jawa Barat.
"Mengenai Sertifikat kepemilikan lahan sekolah, jika diperhatikan masih banyak belum bersertifikat. Lalu bagaimana bisa muncul dapodik. Bukankahsertifikat menjadi salah satu peasyarat untuk mendaftarkan dapodik," kata GP menunjukan mimik wajah heran.
Ketika larangan tentang study Tour oleh Gubernur Jawa Barat tersebut dikonfirmasi kepada Kepala SMAN 14 Kota Bekasi, Suswono melalui pesan singkat (WhatsApp), tidak direspon. Ditelepon juga tidak diangkat walau terlihat dilayar ponsel berdering.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana yang dicoba untuk konfirmasi, tidak juga membalas WhatsApp. (M. Aritonang)