Ormas dan Warga Masyarakat Kabupaten Bekasi Lakukan Aksi Demo Desak PJ Bupati Bekasi Turun Dari Jabatannya |
Bekasi, pospublik.co.id - Ribuan Masyarakat Kabupaten Bekasi bersama Ormas Gerpin, GMI dan LSM Penjara melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi mendesak Pj Bupati, Dhani Ramdan mundur dari jabatannya.
Pengunjuk rasa dalam orasinya mengatakan, kinerja Dani Ramdan selama menjabat PJ Bupati Kabupaten Bekasi tidak becus. Dunia Pendidikan, Ketenagakerjaan bermasalah, bahkan status korupsi naik menjadi WDP.
"Selama ini Dani Ramdan hanya membuat seremoni dan euforia dengan kepentingan pribadi," ucap Ketua DPC Generasi Rumah Patriot Indonesia (Gerpin), Wirya Suparna.
Wirya mengatakan, kepemimpinan Dani Ramdan hanya membuat konflik dan memecah belah masyarakat ditengah suhu politik Kabupaten Bekasi sedang hangat.
"Selama kepemimpinan Dani Ramdan menjadi PJ Bupati, masyarakat seperti dikota-kotakan dan kami anggap Dani Ramdan ingin memecah belah masyarakat Bekasi sehingga terjadi kekisruhan," kata Wirya.
Aliansi Ormas Kabupaten Bekasi |
Ada tiga kebobrokan Dani Ramdan selama menjabat PJ Bupati kata Wirya, yakni: mengenai Pendidikan, Ketenagakerjaan Swasta, bahkan kasus korupsi terus meningkat selama dia menjabatan PJ Bupati Kabupaten Bekasi.
"Dalam waktu dekat jika Kemendagri tidak mencopot Dani Ramdan sebagai Pj Bupati Bekasi, kami dari Organisasi Masyarakat Generasi Rumah Patriot Indonesia (Ormas -Gerpin) serta koalisi Ormas Kabupaten Bekasi akan melakukan aksi demo lebih besar-besaran lagi," tutupnya.
Selain Ormas, perwakilan Mahasiswa di Kabupaten Bekasi, Nugi juga menilai kegagalan Pj Bupati Kabupaten Bekasi Dhani Ramdan. Menurut Nugi, Dhani tidak mampu membangun kondusifitas ditengah masyarakat, justru yang tercipta akibat statemennya adalah kegaduhan.
"Pak Pj Bupati Kabupaten Bekasi tidak bisa membuktikan lowongan pekerjaan yang sempat dijanjikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi," ucap Nugi
Nugi mengatakan, Dani Ramdan tidak bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang angkanya mencapai kurang lebih 4.000 KK.
"Belum lagi banyak gedung-gedung sekolah yang masih rusak," pungkas Nugi mengakhiri. (Vin)