 |
| Pagar Pemkot Bekasi Roboh Oleh Pengunjuk Rasa |
Tetapi ujar Tri, menyampaikan aspirasi, atau pemikiran tidak perlu dengan cara-cara yang melanggar hukum atau merusak. Karena, jika terjadi pengrusakan, aksi yang awalnya bertujuan baik, menjadi bernuansa anarkis.
Tuntutan pengunjuk rasa dalam aksi tersebut lanjut Tri, tentu akan dikaji, dan dianalisa. Tuntutan akan disikapi dengan tetap berpedoman terhadap perundang-undangan yang mengatur tata kelola pemerintahan dan birokrasi.
Menurut Tri, Reformasi birokrasi memang perlu dilakukan, namun tetap harus disesuaikan dengan mekanisme yang ada. Bicara pelayanan, memang membutuhkan kesabaran, tetapi yang pasti, pelayanan publik adalah yang utama.
Untuk diketahui, aksi unjuk rasa puluhan orang mahasiswa yang bergabung dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Bekasi tersebut menyampaikan 10 butir tuntutan mereka di depan gedung Kantor Pemerintahan Kota Bekasi. Massa yang diKetuai Yusril itu sempat merobohkan pagar Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut.
Ada 10 butir maklumat yang disampaikan pengunjuk rasa, yakni:
- Mendesak PLT Walikota segera selesaikan kasus Korupsi di Kota Bekasi.
- Mendesak PLT Walikota untuk segera memecat seluruh pejabat Kota Bekasi yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi EX Walikota Non Aktif RE.
- Mendesak PLT Walikota untuk mengevaluasi kinerja ASN/TKK yang menjadi beban APBD Kota Bekasi.
- Mendesak PLT Walikota untuk Evaluasi seluruh pegawai BUMD di Kota Bekasi.
- Mendesak PLT Walikota segera memecat pegawai BUMD yang berpartai politik
- Mendesak PLT Walikota untuk segera menyelesaikan masalah kemiskinan sesuai dengan Perda No 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Mendesak PLT Walikota segera tuntaskan permasalahan yang terjadi dunia Pendidikan
- Mendesak PLT Walikota untuk Evaluasi Dinas Sosial yang kurang pro aktif terhadap masyarakat.
- Mendesak PLT Walikota untuk mendirikan Perguruan Tinggi Negeri secepatnya
- Mendesak PLT Walikota Bekasi untuk menungudurkan diri apabila tidak sanggup memimpin Kota Bekasi dengan baik dan tegas.
Dalam Aksi tersebut, Ketua Umum PC PMII Kota Bekasi, Yusril menyebut, keluhan masyarakat yang selama ini disampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi, khususnya semasa kepemimpinan Walikota non aktif, tidak pernah mendapat perhatian secara serius dari Pemerintah Kota Bekasi.
Menurut pengunjuk rasa yang disampaikan Ketum PC PMII, Yusril, banyak persoalan di Pemerintahan Kota Bekasi, tetapi dari tahun ketahun terus terulang tanpa ada upaya perbaikan. Contohnya ujar dia, mengenai Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan, serta lelang jabatan.
Demi kemajuan Kota Bekasi ujar Yusril, agar Plt. Walikota Bekasi secepatnya melaksanakan tuntutan mereka.
Sayangnya, untuk menginplementasikan tuntutan yang disuarakan pengunjuk rasa tersebut butuh Political Will super ekstra dari Tri Adhianto Tjahyono yang posisi jabatannya sebagai Plt Walikota Bekasi. Karena berberapa butir tuntutan tersebut terindikasi diluar kewenangan Plt. Walikota. (MA)