 |
| Kepala BPKAD Kota Bekasi, Nadih Arifin |
Namun ketika dikonfirmasi seputar keterangannya di KPK terkait apa, dia (Nadih Arifin-Red) enggan menjelaskan. "No koment kalau yang ditanya terkait kasus tersebut," ujar Nadih, Kamis (17/2/2022) di ruang kerjanya.
Setiap ditanya, apakah kaitannya dengan lelang jabatan, apakah terkait pemotongan gaji PNS, dan atau terkait usulan lolos butuh TKK, Nadih menolak memberi jawaban.
"Saya sudah bilang, kalau kaitannya dengan keterangan di KPK, no koment," tegasnya dengan raut wajah keberatan.
 |
| Ket Foto: Baju Orange, Walikota Bekasi non Aktif, Rahmat Effendi Di Gedung Merah Putih KPK (Foto-Ist) |
Ditanya, apakah ada kaitannya terkait usulan lolos butuh TKK ? Nadih menyebut itu bukan ranah dia. "Silahkan tanya Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Mereka yang tau itu," ujarnya.
Ditanya mengenai besaran gaji Dewan Pendidikan Kota Bekasi yang dibentuk Walikota Bekasi non aktif, Rahmat Effendi tahun 2019 lalu, Nadih kembali menyarankan supaya ditanya ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
"Maaf, saya akan jawab kalau yang ditanyakan sesuai tupoksi saya," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ini singkat.
Tanpa makan waktu panjang, konfirmasi pun harus diakhiri mengingat Kepala BPKAD ini harus mengikuti rapat dengan Sekretaris Daerah. Dengan santun dia minta pembicaraan disudahi dulu karena dirinya sudah ditunggu peserta rapat yang akan dipimpin Sekda. (MA)