 |
| Ket Foto: Masker Biru, Ketua Umum Ormas PBB, Lambok LF Sihombing, S.Pd Saat Menyampaikan Keterangan Pers |
Jakarta, pospublik.co.id - Pengadaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDTA) oleh Kementerian Kesehatan RI mendapat sorotan dari Ketua Umum Organisasi Pemuda Batak Bersatu (PBB), Lambok F Sihombing, S.Pd. Lambok berpendapat, inport barang (RDTA) tersebut akan berdampak luas terhadap perekonomian Negara, dan kelangsungan produsen barang lokal yang kwalitasnya sudah teruji melalui penelitian dan diaudit secara intensif.
Selain berdampak terhadap perekonomian akibat dugaan terjadi pemborosan anggaran akibat inport Rapid diagnostic test antigen yang harganya lebih mahal dibanding produk lokal, kelangsungan 1500 orang karyawan PT. Taishan Alkes Indonesia selaku produsen RDTA lokal juga terancam di rumahkan jik perusahaan harus gulung tikar karena produk mereka tidak dipertimbangkan/digunakan Pemerintah RI.
"Sangat disayangkan jika RDTA tersebut harus inport. Kementerian Kesehatan menganggarkan pengadaan RDTA tersebut Rp.129 Miliar, padahal ada produk lokal yang harganya jauh lebih konfetitif/bersaing. Kwalitasnya sudah sertifikasi halal MUI, sudah melalui serangkaian penelitian dan diaudit secara intensif," ungkap Lambok dalam jumpa pers, Rabu (1/12/2021).
 |
| Karyawan PT. Taishan Alkes Indonesia Aksi Demo |
Lambok Sihombing mengaku prihatin karena 1500 karyawan PT. Taishan Alkes Indonesia harus melakukan aksi demo menuntuk produk perusahaan mendapat perhatian dari Pemerintah RI. Aksi dilakukan karena mereka (Karyawan-Red) terancam dirumahkan akibat produk perusahaan tersebut tidak dapat dipasarkan dan negara tidak hadir menggunakan produk lokal yang kwalitasnya sudah diakui tersebut.
Ketum PBB, Lambok LF Sihombing menduga adanya kepentingan oknum-oknum tertentu dalam kegiatan ini. Akibat dugaan kepentingan tersebut, sesuai data yang ada, negara akan menderita kerugian dari perspektif penentuan harga dan kelangsungan ribuan buruh.
Untuk itu pesan Lambok, Presiden Joko Widodo, BPK, KPK atau Kejaksaan supaya memonitor dan benar-benar mengaudit kegiatan tersebut. Menurut dia, Pemerintah jangan hanya pintar buat slogan agar masyarakat memakai produk dalam negeri.
Ketua Umum Ormas Pemuda Batak Bersatu ini berjanji akan tetap mengawal pengadaan barang dan jasa kesehatan ini. Jika ternyata ditemukan indikasi kuat adanya muatan kepentingan pribadi, kelompok atau korporasi, mereka akan melakukan aksi moral menuntut penegak hukum melakukan langkah-langkah hukum.
"Kita juga tidak mau ada muatan politik dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya menyangkut pengadaan RDTA ini. Kita ingin pengelolaan APBN benar-benar efektif, efisien, dan tepat sasaran," ujar Lambok berpesan. (Red)