 |
| Mahasiswa Univ Pelita Bangsa Sedang Melaporkan Dirut, dan mantan Dirut PDAM TB ke Kejaksaan Negeri Kab. Bekasi |
Kabupaten Bekasi, Pospublik - Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa melaporkan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi, Usep Rahman Salim dan mantan Dirut PDAM tersebut kepihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Kamis (12/11/2020) atas dugaan perbuatan melawan hukum.
Dalam keterangan persnya, Marsin Fransisko menduga pengangkatan pegawai yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama berinisial WP terindikasi melanggar Permendagri No.2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum pasal 33 ayat 1 huruf e yang berbunyi: Pengangkatan pegawai PDAM harus usia paling tinggi 35 tahun.
Menurut Marsin, mekanisme pengangkatan pegawai tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi bernomor: 39/Kep/PDAM TB/Bks/06/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi tertanggal 20 Juni 2011.
"Didalam konsideran, SK tersebut menyebutkan, mengingat aturan Permendagri nomor 2 tahun 2007. Akan tetapi, faktanya berbeda. Sebab, seorang pegawai tetapnya berinisial Y, diangkat sebagai Staf Humas saat usianya telah 47 tahun. Padahal di aturan Permendagri, usia pengangkatan pegawai maksimal 35 tahun," ujar Marsin.
Pria asal Kecamatan Karang Bahagia ini menduga, bahwa pelanggaran Permendagri tersebut mengarah kepada penyalahgunaan wewenang yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
Hal tersebut, ungkap pria yang akrap disapa Marsin ini menambahkan, pengangkatan pegawai itu disinyalir melanggar Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaiman yang telah diubah menjadi Undang - Undang nomor 20 tahun 2001.
"Saya menduga, ada motif tertentu sehingga pegawai berinisial Y itu diangkat menjadi pegawai tetap. Secara karir sangat cepat, sebab diangkat saat usia 47 tahun. Ironisnya, sebelum pensiun sudah menjadi Kepala Bagian Humas dan Hukum di PDAM itu," bebernya.
Sedangkan dugaan penyalahgunaan wewenang Direksi PDAM TB berinisial URS terjadi dalam dokumen rekap pesangon pegawai yang pensiun tahun 2020. Sebab PDAM TB memberikan uang pesangon sebesar Rp. 118.285.720,- kepada mantan Kabag Humas dan Hukum berinisial Y dengan masa kerja cuma 9 tahun di PDAM Tirta Bhagasasi.
"Atas SK pengangkatan yang ditandatangani oleh WP, pegawai berinisial Y yang berumur 47 tahun, tentunya PDAM mengeluarkan gaji plus tunjangan serta asuransi selama masa kerja 9 tahun. Setelah itu, URS selaku Direksi tentunya menandatangani uang pesangon sebesar 100 juta lebih. Atas dugaan pelanggaran awal pengangkatan, kami menilai adanya kelalaian dari kepegawaian dalam hal administrasi," imbuhnya.
Marsin berharap, laporannya ke Kejaksaan bisa segera diproses, sehingga menjadi pembelajaran tertib administrasi perundang-undangan untuk BUMD seperti PDAM Tirta Bhagasasi, dan Pemerintahan pada umunya.
"Permendagri ini dibuat untuk menata organ dan kepegawaian PDAM guna meningkatkan kinerja PDAM yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Saya berharap Kejari serius terhadap laporan ini," harapnya.(vin)