 |
| Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil |
Kepolisian sudah mendirikan pos-pos penjagaan untuk melakukan pemeriksaan kepada warga yang berkegiatan di jalan. Warga yang melanggar akan mendapat surat teguran.
Kepada mereka yang melanggar aturan, yaitu mereka yang tujuannya tidak jelas, bukan kelompok yang termasuk di 8 (profesi) zona pengecualian PSBB, seperti (bidang) logistik, pangan, kesehatan, itu nanti akan diberi surat peringatan yang disebut blangko teguran, seperti surat tilang," kata Ridwan Kamil, sebagaimana dikutip dari Suarajabar.id.
Ridwan Kamil menyampaikan Hal itu saat menijau hari pertama penerapan PSBB di Kota Bogor besama Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriadi dan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho, Rabu (15/4/2020).
Lebih lanjut dikatakan, jika ke depan surat terguran tidak dihiraukan atau melanggar batas akan ada sanksi lain, yakni: penjara klasifikasi tindak pidana ringan (Tipiring) hingga denda.
"Dengan resminya PSBB, maka sanksi itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Ujung-ujungnya ada sanksi sesuai aturan. Ada kurungan badan, ada tipiring (tindak pidana ringan), denda, tapi itu di akhir. Di awal-awal kita beri surat teguran," jelas Ridwan Kamil kepada wartawan.
Ridwan Kamil menyebut, dengan diberlakukannya PSBB ini ternyata ada penurunan jumlah kendaraan di Tol Jagorawi menuju Kota Bogor pada hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Laporan dari Jasa Marga, intensitas kendaraan yang melewati pintu masuk tol Jagorawi itu sudah turun hampir 50 persen. Jadi sementara tujuan PSBB terlihat ada hasilnya di pagi ini," tegas Ridwan Kamil.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menuturkan bahwa pelaksanaan PSBB ini harus disertai denga kedisiplinan warga itu sendiri.
"Butuh kedisiplinan, butuh dukungan, kesabaran dari warga. Pengen nanti bisa lebaran?, semua harus disiplin," ucap Dedie. (*/Red)