Gubernur Jabar Ridwan Kamil Dibanjiri Pujian dari Publik

Menurut pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya, Pemprov Jabar berinisiatif melakukan pemeriksaan rapid test (tes massal) di tengah keterbatasan pemerintah pusat dalam menyediakan kelengkapan medis.

"Ketika ada problem tes massal yang tidak bisa dilakukan pemerintah pusat karena keterbatasan fasilitas, dia (Ridwan Kamil) berinisiatif melakukan rapid test,"  kata Yunarto dalam keterangan tertulisnya sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Yunarto pun menilai, secara realistis tak ada negara yang sanggup mengatasi masalah pandemi Covid-19 secara sendiri-sendiri.

Menurutnya, perlu kolaborasi serta inovasi antara pemerintah dan elemen masyarakat untuk mengatasinya.

Setelah melakukan rapid test lanjut Yunarto yang akrab disapa Toto ini, pemprov Jabar juga melakukan swab test secara swadaya. Sehingga kekurangan itu bisa diatasi karena pemerintah pusat harus mengurus 34 provinsi.

Pihaknya pun memuji cara Ridwan Kamil dalam pengambilan keputusan konkret dengan tetap menjaga disentralisasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menangani Covid-19.

"Emil (Ridwan Kamil) tidak ada dalam pusaran ingin membenturkan dirinya dengan pusat. Tapi kemudian menunjukan harmonisasi, saling melengkapi,” kata Toto.

Menurut Yunarto, banyak langkah Ridwan Kamil, secara khusus dalam menangani Covid-19 yang patut diapresiasi karena menunjukan kualitas yang berbeda tapi kemaslahatannya sama.

Langkah Ridwan Kamil mendorong sejumlah industri di daerah itu untuk memenuhi kebutuhan masker menurut Yuarto merupakan langkah besar dalam membantu pemerintah pusat dan masyarakat.

Menurut Yunarto, terobosan yabg dilakukan Emil dalam hal ini bisa dianggap sebagai role model terhadap kepala daerah lain, karena Emil mampu menunjukan kapasitas dalam sutuasi jrisis.

Ia pun berpendapat, dengan langkah progresif yang sudah dilakukan, seperti memetakan sebaran dan menyinkronkan data lewat Pikobar, Ridwan Kamil hanya menyisakan sedikit pekerjaan rumah (PR).

Selain itu, Emil juga membeli alat rapid test dan PCR secara mandiri. Bisa dibilang ujar Yunarto, ia telah mengeluarkan bantuan sosial dengan angka paling besar di antara provinsi lain.

PR-nya lanjut Yunarto, tinggal koordinasi dengan bupati, walikota, karena kewenangan anggaran dan distribusi di lapangan tetap harus menggunakan dan melibatkan fasilitas, dan perangkat yang dimiliki bupati/walikota. Kalau ini sudah terjadi Jabar bisa dikatakan siap menghadapi pandemi ini.

Selain itu, apresiasi juga disampaikan lembaga studi Drone Emprit. UMeburut Lembaga ini, Hasil analisis menunjukkan, langkah Pemprov Jabar dalam merenspons isu Covid-19 lebih jelas dan dipercaya dibanding daerah lain.

Kesimpulan tersebut oleh lembaga studi Drone Emprit ditarik dari hasil analisis artikel berita daring dan jejaring media sosial yang tayang mulai dari 9 Maret hingga 9 April.

Dalam laman publikasinya, sentimen publik tersebut tercermin dalam lebih dari 150.000 tweets, 2.000 tayangan Facebook, 6.000 tayangan Instagram, 1.400 tayangan Youtube, dan 34.000 artikel di media daring.

Berdasarkan analisis teks lanjut lembaga study Drone Emprit, upaya Pemda Jabar untuk melindungi warga Jabar dari penyebaran corona sebagian besar mendapat respons positif.

Dalam salah satu poin ringkasan itu, Drone Emprit juga menyebut kebijakan hasil sinergi antara Jakarta, Jabar, dan Jateng untuk melindungi warga dinilai jauh lebih jelas dan tegas dibanding kebijakan pemerintah pusat.

Lembaga studi Drone Emprit menyebutkan,  Publik juga menilai permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok harian yang turut dipecahkan oleh pemprov Jabar, terutama bagi warga yang paling terdampak menjadi baro meter kebijakan positif Emil.

Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi mengatakan bahwa sedianya sebelum kebijakan politik atau publik dibuat, yang harus diraih terlebih dahulu adalah kepercayaan publik (public trust).

"Pintu yang dibuat Ridwan Kamil sudah bagus, tinggal menjaga konsistensi antara kebijakan dan prosesnya," ujar Muradi sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Secara presentase, lanjut Muradi, jika tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah tinggi, bisa dipastikan kebijakan yang diterapkan 98 persen akan berjalan dengan baik. Tetapi harus dijaga ritme, termasuk dalam pemberian bantuan, harus diawasi betul.

Menurutnya, tataran perencanaan dan open document yang dicetuskan Pemprov Jabar dalam menghadapi isu COVID-19 terbilang sudah baik, tetapi eksekusi di lapangan harus kembali diperhatikan dengan sungguh-sungguh, sehingga kedepan tidak menjadi isu negatif.

Ada ke khawatiran dilapangan lanjut Muradi, Gubernur juga tidak terlalu teknis (saat memberikan arahan) karena ada kepala daerah di level kota dan kabupaten, RK bisa menstimulasi agar dibuat kebijakan publik yang linier dan tidak berhenti di level monitoring awal.

Ia pun mengapresiasi langkah Emil untuk mempertemukan para kepala daerah yang hendak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna menemukan solusi terbaik dalam pengentasan Covid-19.

Isu tersebut, ujar Muradi, bisa menjadi pemersatu antar kepala daerah yang tersekat karena perbedaan pandangan politik. (*/R-01)